Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia

Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas terkait pertanyaan Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia dengan masuk pada mata pelajaran Sejarah Umum / PPKN.

1. Kelas: Sekolah menengah
2. Kata Kunci: Mekanisme pembagian kekuasaan
3. Mata Pelajaran: Sejarah
4. Materi: Sejarah Indonesia

Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia sering ditanyakan oleh teman-teman Sekolah Menengah Atas di forum-forum tanya jawab.

Lihat jawaban Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia secara jelas untuk menemukan jawaban yang tepat pada soal di Sekolah Menengah Atas

Mekanisme Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi kepada beberapa lembaga negara, yaitu:

• Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat): Bertugas membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan menyetujui anggaran negara.
• Lembaga Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden): Bertugas melaksanakan undang-undang, menjalankan pemerintahan, dan mewakili negara di dunia internasional.
• Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi): Bertugas mengadili perkara, memutus sengketa hukum, dan memberikan tafsir undang-undang.
• Lembaga Konstitutif (Majelis Permusyawaratan Rakyat): Bertugas melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dan memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden/wakil presiden.
• Lembaga Eksaminatif/Inspektif (Badan Pemeriksa Keuangan): Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
• Lembaga Moneter (Bank Indonesia): Bertugas mengatur dan menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran.

Mekanisme checks and balances diterapkan antar lembaga negara untuk memastikan tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan terlalu besar. Contohnya, DPR dapat mengawasi kinerja pemerintah melalui interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Presiden dapat membubarkan DPR jika DPR tidak dapat menjalankan fungsinya. Mahkamah Agung dapat membatalkan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.

2. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang bersifat nasional, seperti pertahanan, keamanan, dan luar negeri. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang bersifat lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Mekanisme desentralisasi diterapkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola pemerintahannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

Berikut beberapa contoh mekanisme checks and balances antar lembaga negara:

• DPR dapat mengajukan hak angket kepada pemerintah.
• Presiden dapat membubarkan DPR jika DPR tidak dapat menjalankan fungsinya.
• Mahkamah Agung dapat membatalkan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.
• Pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang.
• DPRD dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Mekanisme checks and balances dan desentralisasi merupakan dua pilar penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas di Indonesia.

Bagikan Artikel ini